Aturan dasar tata warkat. 12 Melakukan pengelompokkan regulasi - Aturan Dasar Tata Penghormatan 18 JP bidang keprotokolan - Aturan Dasar Tata Busana - Aturan Dasar Tata Warkat 3 3. Aturan dasar tata warkat

15. Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali; Mengingat : 1. 9 Tahun 2020 d) UU No. Perbendaharaan c. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 ayat 1, syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon. BAB II Bentuk dan Jenis Surat Utang Negara. Sedangkan tujuan kompetensi khusus, diharapkan setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa dapat: 1. Tata warkat Penataan administrasi surat menyurat dan undangan yang berkaitan langsung dengan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu. Aturan dasar Preseance adalah orang-orang yang dianggap paling utama sehingga memiliki urutan paling depan. Hal yang perlu diperhatikan ialah: 1). Scripless Trading. Protokoler Indonesia. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. Jika orang-orang dalam posisi duduk atau berdiri berjajar, yang paling penting adalah mereka yang berdiri di sebelah kanan. Peraturan Pemerintah, 14 TAHUN 1997. Kelompok IV : Verordnung dan autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom ). 11. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. 9 Tahun 2021 e) UU No. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Buku, surat, catatan, dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie,Arsip atau pertinggal [1] adalah kumpulan warkat atau dokumen bersejarah (dalam media apa pun) atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Setelah 4 kali amandemen, Undang Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. 04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Jul 25, 2011 · 1. Tata cara, setiap kegiatan acara harus dilakukan secara tertib, khidmat serta setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan menurut aturan dan urutan yang telah dilakukan. Pengertian menurut UU No. arsintaaulia. 2) Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah: a) Tempat yang ditengah; b) Tempat disebelah kanan umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri; - ganjil = 3-1-2Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "arsip" memiliki pengertian dokumen tertulis (surat, akta, dan sebagainya), lisan (pidato, ceramah, dan sebagainya), atau bergambar (foto, film, dan sebagainya) dari waktu yang. • Kamis, 08/10/2020 • Muhammad Firhansyah. Kali ini saya sharing-kan soal ruang lingkupnya. sebagai dasar pengaturan lebih lanjut oleh OJK. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Dasar. TATA UPACARA: Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. Tata ruang, b. g. Jadi menurut arti kata, Tata Usaha adalah suatu aturan. dasar penentuan Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada Efek. Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa “pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI. pemisahan pengujian peraturan perundang-undangan di dua atap. STPN 2014. Traktat atau perjanjian internasional (bahasa Inggris: treaty, bahasa Prancis: traité) adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. See more. Di sekolah, aturan adalah berupa siswa dilarang memakai perhiasan dan membawa barang berharga ke sekolah. Perkara Tata Usaha Negara. Foto: SGP. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RepublikAturan Dasar. Ringkasan : I. Pendidikan. Sifat acaranya ada 3, yaitu acara kenegaraan, acara resmi, dan acara yang dipersamakan dengan acara resmi. teks dos. 9 Tahun 2011UU No. Jadi detikers tak perlu khawatir bila bertransaksi dengan warkat, sebab pihak bank telah mengawasi dan melindungi selama proses transaksi warkat sehingga terjamin aman. Ilustrasi raket bulu tangkis (zeinamegot. Menurut UU No 9 Tahun 2010. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Mengingat : 1. dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos; Mengingat : 1. Warkat merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen perbankan menggambarkan dana yang belum diterima; kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti. 5. Semua proses pengurusan surat atau naskah di dalam suatu organisasi. Tata warkat adalah Pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. itu pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan pemerintah. 1. Pengertian menurut UU No. Melalui PP 21/2021, Penataan Ruang Tingkat Daerah Diharapkan Lebih Mudah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang-Dasar. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, dan Tokoh Masyarakat Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UMUM: 1. Tahun 2000, KSEI bersama SRO lainnya menerapkan transaksi perdagangan dan. 12 Bagir Manan, Dasar- dasar Perundang- undangan Indonesia, IND-HILL. , dan Usaha ialah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. yang berkaitan dalam aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata. Resmi. Keprotokolan Tata Cara P A TATA RUANG Pengaturan. 30 Soal Jawab Pilihan Ganda Keprotokolan Kelas 12. Prinsip Tata Kelola PT Peningkatan Mutu Fokus Utama Peningkatan Tata Kelola Rencana Strategis Statuta SPMI dan SPME. 16. 9K plays 8th - 9th 20 Qs . f. 1 Hal 1 –2 Pengelolaan Rekening Par. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Kantor Pusat Bank Indonesia atau Bank atas dasar SPB-SP2D. Tata Warkat . Kelompok II : Staatgrundsetz (aturan dasar/pokok negara) 3). Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Multiple Choice. 26. Adanya wali dari mempelai perempuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian, bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak, serta prosedur penerbitan surat ketetapan pajak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. hUMAS DAN. tata kerja. Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yag digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan,. 2. h. 24. UNDANG. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA. Ruang harus dipersiapkan sesuai 88. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. 4) Lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara resmi. 1. 32 13 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal. Sementara itu, Arthur Grager menyatakan bahwa administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. May 12, 2015 · Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Sebelumnya kami ingin meluruskan bahwa baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Untuk bisa menjadi alat transaksi, terdapat syarat formal cek dan bilyet giro yang harus dipenuhi. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah : 1. Dasar - Dasar KEPROTOKOLAN copy. Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor (office work) seperti : tulis menulis, pengetikan surat menyurat (termasuk menggunakan kompuer), agenda, kearsipan, pembukuan dan lain sebagainya. 12 6. Jadi menurut arti kata, Tata Usaha adalah suatu aturan. TATA PENGHORMATAN: Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. tidak menetapkan expressis verbis, melainkan mencerminkan dasar umum dalam peraturan terkait. WB. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengefektifkan. (Hartanto, 2022, hlm. Oleh Muchlisin Riadi Agustus 02, 2016. Tata usaha diambil dari kata dasar “tata” dan “usaha”. Tata ruang, 87. , dan Usaha ialah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. Tata Warkat. Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara on-line yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Mengheningkan Cipta 3. Aturan dasar diminta mempresentasikann 3. Aturan-aturan dasar Negara / aturan pokok Negara (staatsgrundgesetz); c. Dilansir dari buku Mail Merge: Solusi Praktis untuk Surat-Surat Bisnis (2007) oleh A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3. (2) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan:3. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 15 TAHUN 2004 T E N T A N G TATA BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang : a. A. Sementara itu protokoler ialah seluruh. syarat petugas protokol. Aturan dasar pertama yang perlu dimiliki adalah kita perlu mengemukakan alasan dan niat yang jelas di dalam rapat kerja. 9 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat (1), Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ kedudukannya dalam. Misalnya sistem kearsipan atau sistem penyimpanan warkat yang meliputi pedoman-pedoman. Tata Warkat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. Kamu akan menggunakannya saat menyusun neraca Lalu Lintas Giro penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat kliring penyerahan atau pengembalian. dengan ketentuan, tergantung dari jenis aktivitas. Aturan dasar pertama yang perlu dimiliki adalah kita perlu mengemukakan alasan dan niat yang jelas di dalam rapat kerja. Demikianlah artikel tentang pengertian kearsipan menurut para ahli, secara umum dan secara etimologi. Sama seperti kos kosan, kontrakan juga memiliki peraturan yang perlu Anda ketahui dan wajib diikuti. Bagian Kedua Perubahan Data dan Rekening Giro Pasal 11 (1) Perubahan Rekening Giro hanya dapat dilakukan. Dalam kamus administrasi perkantoran (Ig Wursanto,1995:15-16) Yang di maksud filling atau penyimpanan warkat adalah kegiatan menaruh warkat dalam suatu penyimpanan secara tertib menurut sistem ,susunan, dan tata cara yang telah di tentukan, sehingga pertumbuhan-pertumbuhan warkat itu dapat di kendalikan dan setiap kali di perlukan dapat secara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3) Upacara pengukuhan guru besar. Sebagai salah satu aturan. 8 Tahun 1987 tentang protokol b. Jun 1, 2015 · Definisi lain:“kumpulan peraturan dalam upacara yang dituruti dalam semua pergaulan internasional oleh (kapala negara, kepala pemerintahan, para menteri, dan diplomat) baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia· Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 84/PMK. PROTOKOL Menurut UU No. Baca Juga: Inbreng Adalah: Pengertian dan Tata Caranya. a) Orang yang dianggap paling utama atau tertinggi, mempunyai urutan paling depan atau mendahului,. Bagi detikers yang belum tahu, warkat terbagi lagi ke dalam beberapa jenis. Peraturan Dasar Pokok -pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);Tata urutan peraturan perundang undangan di indonesia terdiri dari beberapa jenis. ) 1. Selain itu, ketentuan yang mengatur bentuk dan juga syarat minimal bank garansi ditentukan. Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. Bila arsip-arsip tersebut tidak. Pencabutan. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia. Hasilnya, terjadi ketidakseragaman dalam penelaahan konsep dokumentasi danSalah satu langkahnya melalui Keprotokoler. Tata cara, setiap kegiatan acara harus dilakukan secara tertib, khidmat serta setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan menurut aturan dan urutan yang telah dilakukan. Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Probolinggo “Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau. Pewara artinya adalah pembawa acara dalam suatu upacara, pertemuan, dan sebagainya. , M. misalnya bangsawan dan sebagainnya. 2. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Selain itu, warkat juga dikenal sebagai media pembayaran untuk transaksi non-tunai. Protokol artinya adalah peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya; tata cara (upacara dan sebagainya) yang secara internasional berlaku. 1. 1) Perangkat keras, adalah berbagai macamTata cara dan persyaratan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. epala Bagian Protokol & RT Setda Kab. Menurut Kelsen, maka tata kaedah hukum dari suatu negara, merupakan suatu sistem kaedah kaedah hukum yang hierarkhis yang dalam bentuknya yang sangat sederhana. Entah acara tersebut merupakan acara formal maupun acara non formal. warkat penarikan yang distandardisasi. 1. PP 62 tahun 1990 tentang Keprotokolan Tempat, Upacara dan Penghormatan merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, dipandang perlu mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi dengan. Dasar hukum PP 39 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Keprotokolan adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166); Penjelasan Umum Tata Urutan Upacara Bendera sekurang-kurangnya meliputi: 1. Pengaturan keprotokolan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan bertujuan untuk: a. Peraturan pelaksanaannya diserahkan ke departemen yang bersangkutan. Aturan Berbusana yang Tepat Menurut Etika Profesional. transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/19/PBI/2022 TENTANG. Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan : Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Pengertiannya, biasanya merujuk kepada warkah pendaftaran tanah yang dimiliki dan digunakan pada lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Aturan dasar Preseance. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan/kedudukan dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. 12. • Tata warkat, pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. 2. 4 Tahun 2014) Latar Belakang Kementerian Riset, Teknologi, dan. 4) Lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara resmi. a - Tata Tempat duduk, mempunyai aturan dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. 9 Tahun 2021 e) UU No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Sedangkan tingkat ketiga. 13 Menganalisis kegiatan keprotokolan - Tahapan persiapan 4. Isi Peraturan Perusahaan. Memaparkan bentuk Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dalam. Mungkin juga istilah tersebut, karena prinsip dasar yang disebutkan, akan menunjuk pada suatu doktrin atau konsep atau teori khusus.